Pemerintah Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Legislatif[tampilkan] Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Eksekutif[tampilkan] Pemerintah Presiden (Daftar) Susilo Bambang Yudhoyono Wakil Presiden (Daftar) Boediono Kementerian Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri Yudikatif[tampilkan] Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Inspektif[tampilkan] Badan Pemeriksa Keuangan Daerah[tampilkan] Pemerintahan daerah Daftar provinsi Pemilihan umum[tampilkan] Pemilihan umum Pemilu Legislatif 2009 Pemilu Presiden 2009 Partai politik[tampilkan] Daftar Partai politik

Negara lain · Atlas  Portal politik lihat • bicara • sunting

Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Kewenangan

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Kewenangan lainnya diserahkan kepada (sistem pemerintahan.